Kuasa Usaha Ad-Interim Kedutaan Besar Amerika Brian McFeeters, Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Bambang Sariwanto, Kepala Badan Pembinaaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Dr. Enny Nurbaningsih, Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Indriyati Suparno, dan para pejabat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada saat peluncuran program MAJU USAID dan The Asia Foundation pada tanggal 9 Agustus 2016.
JAKARTA – Melalui Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID), Amerika Serikat mengumumkan satu lagi kemitraan dengan Pemerintah Indonesia yang akan memajukan keadilan sosial dan melindungi hak-hak warga negara, terutama masyarakat miskin dan rentan.
Program Empowering Access to Justice (MAJU) merupakan program lima tahun dengan dana USD 8,4 juta oleh USAID dan The Asia Foundation untuk memperkuat berbagai institusi yang menangani demokrasi. MAJU akan memberikan dukungan teknis, instrumen dan pelatihannya kepada lembaga-lembaga pemerintah Indonesia, organisasi masyarakat sipil, lembaga bantuan hukum dan universitas dalam melindungi hak-hak warga negara termasuk kelompok agama dan suku minoritas, masyarakat adat yang bergantung pada hutan seperti di kawasan Indonesia timur, orang-orang yang terpinggirkan serta perempuan korban kekerasan dan diskriminasi. USAID dan The Asia Foundation juga akan memberikan dukungan kepada berbagai lembaga pemerintah dan penyusun kebijakan dengan menyediakan penelitian dan data yang dapat digunakan untuk menyusun kebijakan yang kokoh dan berdasarkan data.
“Indonesia memiliki komitmen untuk memperkuat pilar-pilar demokrasi dan memajukan pembangunan bagi Indonesia yang makmur dan melindungi hak-hak asasi semua warga negara,” demikian kata Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang mewakili Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Prof. Dr. Enny Nurbaningsih. “Dengan menjunjung tinggi hukum dan perlindungan hak asasi manusia, kita akan memiliki masyarakat yang damai, aman, dan adil.”
“Kami bangga dapat bermitra dengan pemerintah Indonesia dalam upaya mewujudkan sepenuhnya sila ke-5 Pancasila:”Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat di Indonesia,” kata Kuasa Usaha Ad-Interim Brian McFeeters. “Kami percaya bahwa demokrasi dan pembangunan yang inklusif berjalan selaras. Dengan membantu berbagai institusi demokrasi melindungi hak-hak warga negara, kita bisa memajukan martabat manusia dan memacu kesempatan dan kemakmuran ekonomi di Indonesia, khususnya untuk kelompok miskin dan rentan.”
Melalui kerjasama khusus dengan MAJU, Intel Indonesia akan memberikan pelatihan literasi digital untuk membantu organisasi masyarakat sipil agar dapat lebih memanfaatkan teknologi dan meningkatkan pengumpulan data dan advokasi berbasis bukti.
“Visi kami adalah bahwa generasi inovator teknologi yang akan datang lebih beragam dan datang dari suku, jender dan daerah yang berbeda,” demikian kata Anjan Ghosh, Director of corporate affairs for Intel Greater Asia Region.“ Dengan berfokus pada keterampilan untuk mengadopsi teknologi dan bekerja sama dengan pemerintah Indonesia, USAID dan organisasi masyarakat sipil, kami akan memajukan potensi masyarakat dan meningkatkan pemberdayaan warga negara.”
MAJU akan melakukan kegiatannya di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Papua. Untuk informasi lebih lanjut tentang MAJU, hubungi jlaurente@usaid.gov atau kunjungi www.usaid.gov/indonesia.
