Bapak, Ibu dan para tamu undangan yang saya hormati,
Selamat pagi. Good Morning. Selamat datang di Jakarta bagi para tamu dari Amerika Serikat atau dari daerah lain. Saya ingin mengucapkan terimakasih kepada para anggota dan staf dari Kamar Dagang Amerika di Indonesia dan Kamar Dagang Amerika yang berkedudukan di Washington untuk penyelenggaraan konferensi hari ini.
Saat ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk membahas perdagangan dan investasi, satu hari sebelum lawatan resmi perdana Presiden Trump ke Asia. Presiden akan tiba di Hawaii besok kemudian melanjutkan perjalanan ke Jepang, Korea Selatan dan Tiongkok, kemudian menghadiri pertemuan pemimpin APEC di Vietnam, dimana presiden akan bertemu dengan para pemimpin negara-negara di Asia Pasifik. Presiden menutup lawatannya dengan berkunjung ke Filipina untuk menghadiri peringatan 50 Tahun ASEAN dan 40 Tahun hubungan AS-ASEAN.
Dalam pidatonya di forum CEO APEC, presiden akan menjelaskan visi Amerika Serikat untuk Indo-Pasifik yang terbuka dan bebas serta menggarisbawahi pentingya peranan kawasan untuk memajukan kesejahteraan perekonomian Amerika. Presiden akan menegaskan komitmen Amerika Serikat untuk bekerjasama dengan mitra-mitra nya demi kemajuan rancang bangun perekonomian dan perdagangan yang mendorong pasar terbuka, mempromosikan standar tinggi serta mencapai perdagangan bebas dan adil.
Indo-Pasifik, “rumah” bagi lebih dari tiga miliar penduduk yang tinggal di negara-negara kawasan Samudra Hindia, Pasifik Barat dan negara-negara di sekitarnya, akan menjadi belahan dunia yang paling penting di abad ke-21. Amerika Serikat dan Indonesia berkepentingan akan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka dan sukses. Presiden Trump dan Menteri Luar Negeri Tillerson telah menjelaskannya, dan akan menegaskan kembali pada saat kunjungan mereka di Asia, bahwa Amerika Serikat memiliki komitmen untuk bekerjasama dengan negara manapun di kawasan yang memiliki visi yang sama terhadap Indo-Pasifik, dimana kedaulatan dijunjung tinggi dan sebuah sistem yang berdasarkan peraturan dihormati.
Dalam konteks kemitraan strategis AS-Indonesia. Kedua negara memiliki hubungan yang kuat, dinamis atas dasar kesamaan prinsip demokrasi dan tata kelola pemerintah yang baik, penghormatan atas hak asasi manusia, dan menjunjung tinggi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan ekonomi. Dalam hal kemitraan bidang ekonomi, kami berusaha untuk mewujudkan kerangka kebijakan ekonomi yang bisa diprediksi, terbuka dan transparan. Kemitraan yang menghormati persaingan adil dan perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual, untuk memfasilitasi perdagangan dan investasi dua arah yang lebih bebas, adil, dan berimbang serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi sektor swasta.
Namun kebijakan pemerintah hanya bisa membantu sebagian saja. Mengartikan prioritas tingkat tinggi untuk pertumbuhan ekonomi bagi kedua negara membutuhkan kemitraan dengan pihak swasta, dan oleh karena itu saya merasa terhormat bisa menyampaikan hal ini kepada para peserta pada hari ini.
Kami sering mendengar dari teman-teman tentang betapa besar dan menariknya pasar Indonesia. Itu benar. Tahun lalu para eksportir AS mengirimkan produk-produk pertanian, komponen pesawat terbang, permesinan, serta barang-barang permodalan lainnya senilai Rp 81 triliun (6 miliar dollar AS). AS juga pasar yang penting untuk produk-produk Indonesia. Tahun lalu, Indonesia mengirimkan produk-produk tekstil dan pakaian, sepatu, produk-produk karet, elektronik dan permesinan, hasil-hasil laut dan furnitur senilai Rp 250 triliun (19 miliar dollar AS) kepada para pembeli di Amerika Serikat. Perdagangan dua arah ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan standar hidup dan mendatangkan produk-produk dan jasa yang dibutuhkan kedua negara. Namun, kami khawatir ekspor AS ke Indonesia akan menurun, sementara ekspor Indonesia ke AS meningkat.
Lebih banyak lagi yang bisa dan harus kita kerjakan untuk masuk ke di tingkatan dimana semua orang mendapat kesempatan untuk sukses dan juga memastikan perdagangan yang bebas dan adil. Hampir satu tahun saya bertugas sebagai duta besar Amerika Serikat untuk Indonesia, dalam arti kata, pengalaman saya dalam hal ini masih kurang dibandingkan dengan anda, namun cukup bagi saya untuk mengejawantahkan pemikiran saya terkait prioritas bidang ekonomi dalam kerangkan kemitraan strategis, sebuat kemitraan yang sangat menjanjikan bagi kedua negera.
Anda tentunya sudah mendengarkan uraian-uraian saya sebelumnya, anda tahu, bahwa saya seorang “penganut” kekuatan sebuah cerita. Perkenankan saya menyampaikan beberapa cerita, kemudian kita bisa membicarakan dimana posisi sekarang dan kemana harapan saya ditujukan.
Bulan September lalu, betapa senangnya saya dapat mengunjungi ladang minyak ExxonMobil Banyu Urip di Jawa Timur, dan saya melihat sendiri bagaimana ExxonMobil dan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro bekerjasama untuk kemajuan masyarakat di masa depan. Banyu Urip, kemitraan antara ExxonMobil, Pertamina, dan BUMD menyumbang seperempat dari total produksi minyak mentah secara nasional dan menghasilkan Rp 59,7 triliun dalam bentuk pendapatan untuk pemerintah dengan asumsi harga minyak 50 dollar AS per barel. Bojonegoro melesat dari daerah paling tertinggal menjadi daerah dengan perkembangan ekonomi yang paling pesat di provinsi Jawa Timur. Saya bertemu dengan tim yang “mengawaki” ruang control di Banyu Urip. Semuanya berasal dari Bojonegoro dan daerah sekitarnya yang dipekerjakan oleh ExxonMobil. Mereka dikirim untuk mengikuti pelatihan, termasuk ke Amerika Serikat, dan setelah kembali, mereka menjalankan ladang minyak kedua terbesar di Indonesia. Sejak tahun 2007, ExxonMobil telah berkontribusi lebih dari Rp 405 miliar (30 juta dollar AS) untuk program-program pengembangan komunitas dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat. Saya mengunjungi pusat pendidikan guru di Bojonegoro, yang merupakan hasil kemitraan Pemkab dengan ExxonMobile. Para guru belajar bagaimana menggabungkan teknologi dengan metode pengajaran di kelas, dan pada saat itu saya katakan pada mereka bahwa saya gagal untuk menjadi guru bahasa Inggris di Korea, itu masa lalu saya. Begitu menginspirasi melihat dedikasi mereka pada bidang pekerjaannya, dan saya bangga investasi Amerika telah berperan membuat hal itu terjadi.
Perusahaan-perusahaan AS membantu untuk membentuk kekuatan tulang punggung sektor penerbangan di Indonesia yang terus tumbuh. Perusahaan maskapai penerbangan besar di Indonesia mempercayakan pada pesawat Boeing dan mesin buatan AS untuk menghubungkan ke 17.000 pulau-nya. Teknologi AS juga membantu Indonesia mewujudkan mimpinya untuk memproduksi kapal terbang di dalam negeri seiring dengan kesepakatan antara Honeywell dan PT Dirgantara Indonesia untuk pembelian 34 unit mesin pesawat yang akan digunakan untuk kapal terbang NC-212 generasi terbaru. Penandatanganan kesepakatan tersebut disaksikan oleh Wakil President Pence dan Wapres Jusuf Kalla bulan April lalu.
Bulan Agustus lalu, sebuah konsorsium tujuh perusahaan, termasuk beberapa perusahaan AS dan Indonesia seperti RTI dan PT Telekom Indonesia, mengumumkan selesainya proyek “the Southeast Asia – United States Cable System” yang merupakan salah satu jalur kabel serat optik terpanjang di dunia. Investasi konsorsium ini mencapai Rp 3,4 triliun (250 juta dollar AS) untuk jalur kabel dengan kapasitas 20Tb sepanjang kurang lebih 14.500 kilometer yang menghubungkan Manado di Sulawesi Utara dengan Long Beach di California.
Jalur kabel ini merupakan “tanda mata fisik” hubungan kedua bangsa yang terus tumbuh dan perkembangan kemitraan dalam bidang teknologi di masa depan. Indonesia telah menekankan pada pembangunan infrastruktur dan proyek ini merupakan contoh nyata tentang bagaimana perusahaan kami dapat membentuk “win-win solution” guna membantu negara ini dalam mengembangkan ekonomi digital dan membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan teknologi asal Indonesia.
Cerita tentang hubungan dagang yang saling menguntungkan tidaklah lengkap tanpa menyinggung perdagangan bilateral di sektor pertanian yang pada 2016 mencapai nilai Rp 10,4 triliun (7,6 miliar dollar AS). Perdagangan di sektor pertanian merupakan sebuah kesepakatan yang saling menguntungkan (win-win) bagi kedua belah pihak. Kedua negara kita saling mengekspor produk unggulannya. Produk ekspor unggulan Indonesia ke AS berupa produk-produk budidaya perikanan, kelapa sawit, karet, coklat, kopi, dan rempah-rempah. Sementara produk ekspor unggulan pertanian AS ke Indonesia adalah kedelai, kapas, gandum, buah-buahan, daging ternak, dan produk susu. Produk-produk ini menjadi bahan baku penting bagi sektor-sektor penting di Indonesia seperti tempe, tahu, bahan tekstil, mi instan, dan produk daging. Demikian juga, produk-produk yang Indonesia ekspor ke AS adalah bahan baku penting bagi industri karet, kudapan, minuman dan makanan yang bernilai milyaran dolar AS. Di samping itu, perdagangan ini turut menyokong sektor padat karya kita dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan medukung keamanan pangan bagi warga negara kita.
Menghambat perdagangan yang sehat ini dengan membatasi impor seperti yang Indonesia lakukan saat ini bukanlah hal yang tepat. Kami memahami bahwa Indonesia ingin membantu para produsen di daerah untuk meningkatkan pendapatannya. Namun hal ini dapat tercapai dengan sebaik-baiknya melalui penelitian dan pengembangan guna meningkatkan produktifitas dan membenahi infrastruktur daerah agar jalur rantai pasokan dapat dipangkas. Kami juga memahami keinginan Indonesia untuk menciptakan ketahanan pangan. Namun ketahanan pangan tidak selalu berarti swasembada. Dukungan kepada produksi pertanian setempat dapat dilakukan berdampingan dengan impor guna mencapai persediaan pangan domestik secara stabil dan pasti. Saya percaya Anda semua setuju kalau kita tidak ingin hubungan dagang pertanian kita yang saling menguntungkan ini terkena dampak negatif kebijakan proteksionis dari hasil pemikiran jangka pendek yang hanya akan menggangu pasar dan menaikkan harga ke konsumen.
Banyak kisah sukses terkait kemitraan kita di bidang ekonomi. Yang saya utarakan hanya sebagian kecil saja.
Perusahaan-perusahaan AS sangat ingin menjual lebih banyak komoditas di Indonesia jika keadaan mendukung. Banyak perusahaan melihat potensi pasar Indonesia yang menjanjikan – jumlah penduduk ke-empat terbesar di dunia dengan kelas menengah yang terus tumbuh dan terkoneksi secara digital. Banyak yang Indonesia bisa tawarkan. Namun masih banyak tantangan dalam menjalankan usaha di Indonesia. Menurut pandangan saya, upaya Presiden Jokowi memperbaiki infrastruktur dan menciptakan kemudahan berusaha di Indonesia akan mampu mengatasi tantangan-tantangan tersebut.
Presiden Jokowi dan tim ekonominya patut mendapat penghargaan yang tinggi. Mereka berhasil mengidentifikasi masalah-masalah yang menyebabkan Indonesia belum sepenuhnya mencapai potensi ekonominya seperti masalah infrastruktur, pendidikan, stabilitas ekonomi makro, kemudahan berbisnis, aturan hukum, dan lain-lain. Mereka bersama mengumumkan reformasi dan kebijakan yang menyasar banyak tantangan: ambisi megaproyek pembangkit dan akses tenaga listrik, prakarsa memangkas waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok, 16 paket reformasi ekonomi untuk mengurangi peraturan yang berlebihan, dan revisi Daftar Negatif Investasi (DNI) guna membuka sektor baru bagi investasi luar negeri. Namun banyak dari prakarsa yang diumumkan ini yang harus diimplementasikan. Semua ini adalah kabar baik yang menunjukkan bahwa Presiden Jokowi dan timnya telah mengambil langkah untuk memperbaiki iklim usaha di Indonesia. Akan tetapi, kita masih menyaksikan banyak peraturan yang dikeluarkan berdasarkan kebijakan yang justru bertentangan dengan niat baik tersebut.
Dalam semangat tersebut, perkenankan saya menyampakan beberapa saran nyata yang dapat diambil oleh Pemerintah Indonesia guna meningkatkan investasi dan perdagangan luar negeri.
Pertama, Pemerintah Indonesia tetap melanjutkan kebijakan untuk mereformasi peraturan. Presiden Jokowi telah menekankan dengan tepat terkait hal ini sebagai perrkara paling esensial untuk mendorong persaingan secara sehat serta menciptakan insentif bagi sektor swasta untuk berinvestasi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Saya percaya penerapan peraturan yang tepat seperti konsultasi dengan pemangku kepentingan secara transparan dan bermanfaat, menampung masukan publik mengenai sebuah rancangan peraturan, serta kepatuhan Indonesia pada komitmen internasional-nya merupakan hal-hal yang penting guna meningkatkan kepercayaan dan keyakinan pasar.
Hambatan struktural bidang ekonomi, seperti ketentuan terkait kandungan lokal, memberikan andil kepada perdagangan yang tidak seimbang secara signifikan dan terus berlangsung antara kedua negara kita, sekaligus membatasi potensi keuntungan bagi Indonesia. Dengan menghilangkan persyaratan kandungan lokal di semua sektor maka Indonesia dapat memperoleh keuntungan dari teknologi and keahlian global dan memudahkan integrasi ke dalam mata rantai pasokan global yang berpotensi memacu investasi lebih jauh lagi. Contohnya, banyak perusahaan produsen tenaga surya AS yang tertarik membantu mengembangkan industri tenaga surya di Indonesia. Namun, Menteri Perindustrian mempertimbangkan untuk menerapkan peraturan No 5 Tahun 2017 yang mengatur pembangkit tenaga surya harus menggunakan 40 persen kandungan lokal dalam modulnya, kemudian ditingkatkan sebanyak 50 persen pada 2018, dan 60 persen pada 2019. Peraturan yang sama juga menyaratkan pembangkit tenaga surya menggunakan 100 peresen kandungan lokal untuk produk layanan. Kebijakan tersebut dapat menghambat tujuan pengembangan sektor pembangkit listrik di Indonesia dikarenakan kenaikan biaya serta menghalangi akses ke teknologi dan perusahaan-perusahaan yang paling inovatif.
Dalam beberapa kasus, upaya untuk berinvestasi menjadi “keluar jalur” dikarenakan peraturan yang membatasi persentase kepemilikan serta hasil investasi bagi pihak asing. Misalnya SeaPower, perusahaan penyedia listrik tenaga batu bara dengan kapal tongkang canggih yang bisa mengurangi biaya sekaligus memenuhi standar lingkungan yang ketat. Bersama dengan mitranya di Indonesia, perusahaan ingin menginvestasikan dan menerapkan teknologi ini untuk mengalirkan listrik ke daerah-daerah terpencil. Sayangnya, mereka menghadapi hambatan berat terkait pembatasan persentase kepemilikan dan juga hasil investasi yang diizinkan.
Perusahaan Amerika telah menginvestasikan lebih dari Rp 1 triliun (ratusan juta dolar AS), dan berusaha untuk berinvestasi lebih banyak lagi di sektor teknologi dan e-commerce yang sedang berkembang di Indonesia. Investasi ini telah membantu Indonesia membangun “unicorn” pertamanya, perusahaan start-up terbaru yang masing-masing bernilai lebih dari 1 miliar dolar AS . Namun yang lebih penting, startup bidang teknologi ini membantu membuat hidup lebih baik bagi rata-rata orang Indonesia. Dengan menyediakan pilihan transportasi yang lebih baik yang mengurangi polusi dan kemacetan, memberikan akses kesempatan pendidikan melalui kursus online, atau membantu usaha mikro, kecil, dan menengah melayani pasar baru yang luas.
Internet di Indonesia telah mendorong pertumbuhan dan membuka peluang dalam bidang ekonomi. Namun, Indonesia harus berhati-hati agar tidak merusak kesuksesan ini. Peraturan pemerintah dapat memiliki konsekuensi yang tidak diinginkan yang dapat menghambat inovasi. Persyaratan konten lokal telah membatasi akses konsumen di Indonesia untuk menggunakan perangkat 4G terbaru. Persyaratan untuk memiliki perwakilan di daerah atau menggunakan penyimpanan data lokal dapat membatasi pilihan dan meningkatkan biaya, sehingga mempersulit perusahaan startup untuk maju.
Peraturan-peraturan yang membatasi kepemilikan asing di sektor pembayaran, dan di sektor lainnya, membuat konsumen memiliki pilihan yang lebih sedikit, keamanan yang kurang, dan menghambat kemajuan Indonesia dalam memperbaiki daftar investasi negatif. Hasil akhirnya adalah sistem pembayaran yang berjalan tidak sesuai dengan potensinya. Sebaliknya, Indonesia harus menciptakan sistem yang memperlakukan perusahaan asing secara adil, memberikan kepastian regulasi bagi semua pelaku pasar, dan berjalan sesuai komitmen perdagangan internasional Indonesia. Kami memahami adanya keinginan untuk menciptakan interoperabilitas dalam sistem pembayaran di dalam negeri, namun kami menghimbau agar Indonesia juga mempertimbangkan pendekatan lain yang dapat lebih melibatkan sektor swasta dan memaksimalkan pilihan konsumen.
Kedua, pemerintah dan badan usaha milik negara harus terus bergerak maju untuk mewujudkan peluang yang tertunda. Pada bulan April, investor asal AS, Pasifik Infra Capital dan anak perusahaan PLN ICON+ menandatangani sebuah kesepakatan di depan Wakil Presiden Kalla dan Wapres Pence untuk penggunaan alat smart meter di Jawa dan Bali. Jika diimplementasikan, proyek ini akan membawa manfaat yang menakjubkan bagi Indonesia. Proyek ini tidak memerlukan investasi dari PLN karena Pacific Infra Capital akan menaggung seluruh biaya proyek sebesar Rp 27 triliun (2 miliar dollar AS). Untuk PLN sendiri, dengan adanya Smart meter ini akan memberikan penghematan sebesar lebih dari Rp 4 triliun (300 juta dollar AS) per tahun dalam bentuk peningkatkan efisiensi jaringan listrik PLN. Indonesia juga akan mendapatkan keuntungan dari alih teknologi smart meter terbaik di dunia dan proyek ini akan menjadi bagian penting dalam membantu pencapaian tujuan Presiden Jokowi untuk menurunkan biaya listrik. Kami berharap Indonesia bisa memperoleh manfaat ini dengan segera memulai kembali proses implementasinya.
PowerPhase, perusahaan yang berbasis di Florida, berharap dapat bekerja sama dengan anak perusahaan PLN untuk meningkatkan efisiensi dan produksi daya pembangkit listrik berbahan bakar gas secara tajam. PowerPhase dapat menyediakan hingga 2 GW tenaga listrik tambahan di Indonesia secara cepat. Sebagai catatan, biaya teknologi ini lebih murah daripada pembangkit listrik batu bara, yaitu 4 sen untuk satu kilowatt per jam. Teknologi ini juga dibiayai sepenuhnya oleh PowerPhase dengan investasi mencapai Rp 20 triliun (1,6 miliar dollar AS). Konsumsi gas yang berkurang akan menghemat biaya operasional pembangkit listrik di Indonesia sebesar Rp 145 triliun (lebih dari 11,6 miliar dollar AS) selama 20 tahun. Kami berharap PLN akan memanfaatkan kesempatan yang luar biasa ini dan segera melanjutkan proyek.
Perusahaan-perusahaan Amerika ingin menghadirkan teknologi mutakhir di Indonesia untuk membantu menghubungkan komunitas dan menanggapi bencana. Misalnya, Google X ingin memperkenalkan proyek “Loon” ke berbagai daerah di Indonesia. Proyek ini akan meluncurkan jaringan balon yang terbang di atas daerah-daerah yang belum memiliki layanan telekomunikasi dan internet yang baik. Balon-balon ini akan membantu memperluas jaringan infrastruktur komunikasi dengan mengirimkan sinyal dari stasiun di daratan. Balon-balon ini dapat menyediakan akses internet bagi penduduk di wilayah terpencil di seluruh Indonesia, agar mereka juga dapat ikut menikmati manfaat internet untuk meningkatkan peluang ekonomi dan pendidikan. Loon pun dapat digunakan untuk menjalin kembali komunikasi setelah terjadinya bencana alam. Bahkan, Loon kini sedang terbang di atas Puerto Rico untuk membantu ribuan warga di sana yang terkena dampak badai topan Maria untuk berkomunikasi kembali dengan orang-orang terdekat mereka dan membangun kembali hidup mereka. Indonesia juga dapat merasakan manfaat teknologi ini. Proyek ini tidak memerlukan undang-undang ataupun peraturan, tapi cukup izin penerbangan.
Sebelumnya, saya berbicara tentang kekuatan cerita untuk membantu memperjelas isu-isu kunci dalam situasi yang kompleks. Cerita-cerita ini dapat membantu menjabarkan model kesuksesan yang dapat ditiru orang lain. Namun cerita-cerita ini juga dapat mengakibatkan calon mitra potensial berpaling. Ketika investor mendengar cerita tentang perusahaan yang terhambat akibat proses hukum yang tidak pasti; atau perselisihan dagang yang kemudian menjadi tuduhan kriminal; atau mendengar bahwa mereka tidak bisa mengimpor produk jika tidak memenuhi kewajiban untuk berinvestasi; atau merasa bahwa peraturan berubah bahkan setelah mereka menginvestasikan waktu, ekuitas, dan pengetahuan tentang membangun kemitraan; hal ini semua akan menghambat investasi. Sungguh sangat krusial, para pengusaha dan pejabat Indonesia perlu memastikan bahwa perusahaan asing yang beritikad baik dan menaati peraturan diperlakukan secara adil oleh institusi pengadilan dan pemerintahan Indonesia.
Investor yang ada sekarang ini di Indonesia adalah penasihat terbaik untuk anda. Jika perusahaan-perusahaan ini percaya bahwa Indonesia benar-benar menerima investasi mereka dengan baik, bahwa prospek di masa depan semakin cerah, bahwa mereka dapat melihat kemajuan yang konkrit baik dalam kata-kata maupun dalam hal praktiknya, mereka akan memimpin sekelompok investor yang dengan senang hati akan menanamkan uang mereka dimana peluang terlihat nyata. Ini juga berlaku untuk sebaliknya. Jika mereka memiliki kekhawatiran akan aturan hukum atau komitmen terhadap kontrak, jika mereka melihat reformasi melambat atau bahkan mundur, jika “suara-suara” kaum nasionalis terus menguat sehingga para investors yang sudah ada merasa khawatir akan perlakuan yang tidak adil, maka kesan-kesan negatif ini akan menghalangi datangnya investasi baru.
Kemakmuran di abad 21 dan setelahnya akan bergantung pada pemecahan masalah yang cepat yang memanfaatkan kekuatan pasar dan inovasi baru. Dengan pertumbuhan kelas menengah yang terhubung secara digital dan lokasi strategis di jantung Indo-Pasifik, Indonesia memiliki posisi yang baik untuk memainkan peran utama berpuluh-puluh tahun ke depan.
Saya berharap di Konperesi Investasi tahun depan, kita bisa menceritakan lebih banyak kisah sukses dalam kemitraan ekonomi kita yang saling menguntungkan. Dengan melanjutkan reformasi ekonomi, dengan terus berupaya meningkatkan kemudahan berbisnis, dengan menghadapi proteksionis yang menganjurkan untuk menutup Indonesia dari ekonomi global, Indonesia dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi masyarakatnya dan membagikan cerita positif kepada dunia.
Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk berbicara pada hari ini.
